Pelindo Integrasikan Penagihan Layanan Nonpetikemas di 21 Cabang SPMT

Bisnis.com, SURABAYA – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo secara resmi mengintegrasikan administrasi penagihan layanan nonpetikemas di 21 cabang PT Pelindo Multi Terminal (SPMT) per 1 November 2026. Melalui kebijakan tersebut, Pelindo mengambil alih penerbitan nota layanan, pengelolaan administrasi penagihan, penerbitan dokumen perpajakan hingga pendebetan rekening melalui sistem Autocollect System (ACS) yang sebelumnya ditangani SPMT. Namun demikian, perseroan memastikan perubahan yang dilakukan tersebut tidak menggeser pelaksanaan operasional pelayanan yang tetap dijalankan oleh masing-masing entitas operasional.

Pimpinan Pelindo Multi Terminal Pelabuhan Gresik Sutopo menyatakan integrasi administrasi tersebut diharapkan dapat membuat proses penagihan menjadi efisien sekaligus memberikan kepastian bagi pelanggan dalam pengurusan dokumen layanan kepelabuhanan. “Integrasi administrasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses penagihan sekaligus memberikan kejelasan bagi pelanggan dalam pengurusan dokumen layanan kepelabuhanan. Di sisi operasional, pelayanan di Pelabuhan Gresik tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Sutopo dalam keterangannya, Kamis (22/10/2026).

Ia menjelaskan bagi pengguna jasa, perubahan tersebut tidak mengharuskan melakukan penyesuaian mekanisme pengajuan layanan. Sutopo menyebut proses permohonan maupun pemesanan layanan (booking) tetap dilakukan melalui platform Customer Portal. Pelindo juga telah menyusun ketentuan transisi untuk memastikan nihilnya kesalahan dalam proses penagihan. Penentuan entitas penerbit nota mengacu pada tanggal permohonan pelayanan barang yang tercatat dalam Customer Portal.

"Nota yang diterbitkan sebelum tanggal efektif peralihan tetap menjadi tanggung jawab administrasi SPMT, sedangkan penerbitan nota setelah tanggal tersebut mengikuti skema baru," ujarnya. Sutopo menyebut kebijakan ini penting diperhatikan pelanggan, khususnya dalam pengurusan dokumen perpajakan dan penyesuaian administrasi transaksi.

Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh Pasal 23, pengajuan penggantian PPh Pasal 23 melalui IBS, serta pembatalan nota harus ditujukan kepada entitas yang menerbitkan nota sesuai periode transaksinya. Integrasi tersebut menandai langkah Pelindo dalam menyelaraskan administrasi layanan terminal multipurpose di berbagai cabang. Akses pengajuan layanan serta operasional kepelabuhanan tetap berjalan melalui mekanisme yang sudah berlaku.